Profil

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Bagian  Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil selaku pusat JDIH di Kabupaten Aceh Singkil berkomitmen menyelenggarakan pelayanan informasi hukum yang berbasis Teknologi Informasi. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 14).

Terwujudnya website JDIH Kabupaten Aceh Singkil ini selain untuk mengembangkan dan melaksanakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil juga mendukung kegiatan penyebarluasan  informasi hukum kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat serta dapat bermanfaat bagi pengguna informasi hukum baik aparat penyelenggara negara, swasta maupun anggota jaringan di Kabupaten Aceh Singkil

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil senantiasa akan memberikan pelayanan informasi hukum secara maksimal.

Wassalam Wr.Wb

ttd

Kabag Hukum Kabupaten Aceh Singkil 

Profil Bagian Hukum Setda Kabupaten Aceh Singkil

  1. VISI & MISI

A.Visi
Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hukum Setda Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tersebut dalam Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 237), serta mengacu pada Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil ( Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 3), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 14), telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran Biro Hukum.

Visi tersebut akan memberikan fokus kepada pencapaian  sesuatu dan bukan merupakan jawaban pemecahan atas sesuatu masalah, akan tetapi lebih pada sarana pemecahan masalah yang dihadapi organisasi sehingga secara menyeluruh visi yang akan ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan dimasa yang akan datang.

Adapun  visi Bagian Hukum Kabupaten Aceh Singkil adalah : “TERWUJUDNYA SUPREMASI HUKUM“.
Supremasi hukum mengandung makna antara lain :

  1. Menempatkan hukum sebagai sesuatu yang utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga mampu mengatasi akumulasi Multi Era (era otonomi, era reformasi, era globalisasi dan teknologi informasi).
  2. Penegakan asas kedaulatan hukum yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  3. Dalam reformasi hukum, penegakan asas kedaulatan hukum harus menjadi acuan dalam memecahkan persoalan-persoalan dasar bidang hukum  yang mencakup perencanaan hukum (Legislation Planning), proses pembuatan hukum (Law Making Process), penegakan hukum (Law Enforcement) dan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum (Law Awareness).

B.MISI   
Suatu pernyataan misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai oleh organisasi pemerintah dan kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan dalam pencapaiannya.
Adapun misi dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Aceh Singkil adalah “MENDORONG PENGEMBANGAN HUKUM DAERAH, BAIK DALAM SUBSTANSI STRUKTUR MAUPUN KULTUR YANG BERORIENTASI PELAYANAN”.

II.TUJUAN
Penetapan tujuan dan sasaran organisasi pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilaksanakan setelah penetapan visi dan misi.

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun yang akan mengarahkan perumusan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan.
Adapun tujuan Bagian Hukum Setda Kabupaten Aceh Singkil sebagai unit organisasi adalah meningkatkan  kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum  positif dan norma-norma sosial.

III.SASARAN
Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.
Sasaran organisasi adalah merupakan bagian integral dalam proses perencanaan stratejik yang fokus utamanya adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.
Berdasarkan kondisi riil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Sasaran yang ditetapkan adalah “Terwujudnya Kepastian Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat”.

IV.KEBIJAKAN
Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, mengatur suatu tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan, sasaran, misi dan visi organisasi.

Adapun kebijakan Bagian Hukum Setda Kabupaten Aceh Singkil adalah :
a. Profesionalisme aparat perancang dan pengkajian produk hukum daerah.
b. Penegakan hukum secara konsisten untuk kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta penegakan HAM.
c. Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

V.TUGAS POKOK DAN FUNGSI.
Berdasarkan Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 237), disebutkan bahwa tugas pokok Bagian Hukum Setda Kabupaten Aceh Singkil adalah menyiapkan pembinaan penyelenggaraan Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan HAM, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum dan Pembinaan Hukum.
Selanjutnya dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Bagian Hukum Setda Kabupaten Aceh Singkil mempunyai fungsi :

  1. Perumusan dan penyiapan pembinaan penyelenggaraan Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum dan Pembinaan Hukum.
  2. Perumusan dan Penyusunan Rencana/Program di bidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum dan Pembinaan Hukum.
  3. Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan di bidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum dan Pembinaan Hukum.

Koordinasi pelaksanaan tugas di bidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum dan Pembinaan Hukum

  1. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum dan Pembinaan Hukum.
  2. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Hukum Setda Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pengembangan hukum, penyiapan naskah perjanjian, penelaahan dan bantuan hukum, serta pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan KKP. Pembinaan dan Koordinasi Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP. Sasaran dari kegiatan tersebut adalah terpenuhinya peraturan perundang-undangan serta efektivitas dan kemutakhiran hukum laut, perjanjian, perizinan, organisasi dan tata laksana sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global, serta pelayanan bantuan hukum yang akuntabel. Beberapa kegiatan pencapaian yang dilakukan dalam mewujudkan target dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Aceh Singkil adalah:

  1. Jumlah peraturan perundang-undangan bidang teknis dan lintas sektor yang diterbitkan;
  2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Bagian Hukum Setda Kabupaten Aceh Singkil.

VI.Sasaran Strategis Bagian Hukum Setda Kabupaten Aceh Singkil

Terpenuhinya peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan penataan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan nasional serta untuk menjawab tantangan global, dan pelayanan bantuan hukum yang akuntabel. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Hukum Setda Kabupaten Aceh Singkil melaksanakan tata kelola pekerjaannya berdasarkan indikator yang terkait pada kinerja satuan kerja yang ada:

  1. Menerbitkan peraturan dan perundang-undangan bidang teknis dan lintas sektor;
  2. Membuat dokumen laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Bagian Hukum Setda Kabupaten Aceh Singkil;
  3. Memenuhi Persentase Pemenuhan Bantuan Hukum.

VIII. TUPOKSI Bagian Hukum Setda Kabupaten Aceh Singkil

Bagian Hukum Setda Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan serta pengendalian bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia (HAM), pembinaan dan pengawasan produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Hukum Setda Kabupaten Aceh Singkil mempunyai fungsi :

  1. perumusan kebijakan bidang hukum sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  2. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang peraturan perundang-undangan;
  3. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia (HAM);
  4. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pembinaan dan pengawasan produk hukum;
  5. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang dokumentasi dan informasi hukum;
  6. penyelenggaraan tata usaha biro;
  7. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Hukum Setda Kabupaten Aceh Singkil, membawahi :

  1. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
  2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan PPNS;
  3. Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum.

Bagian Hukum Setda Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan dan memberikan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Hukum Setda Kabupaten Aceh Singkil menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum ;
  2. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum ;
  3. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum , penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan perpustakaan hukum;
  4. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pengelolaan daerah dan risiko;
  5. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum;
  6. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang lainnya (hukum secara umum); dan
  7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Bagian Hukum Setda Kabupaten Aceh Singkil serta pengelolaan kinerja.

VIII. STRUKTUR ORGANISASI   

Berdasarkan Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 237), Bagian Hukum Setda Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari :
1. Sub Bagian Perundang-undangan;
2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan PPNS;
3. Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum.

Rincian tugas Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum adalah sebagai berikut :

  1. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Hukum Setda Kabupaten Aceh Singkil dari Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. Melaksanakan kegiatan dan anggaran Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  3. Melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan dan penyimpanan Peraturan Perundang-undangan pusat dan daerah serta bahan-bahan dokumentasi hukum lainnya;
  4. Melaksanakan kegiatan penyusunan abstraksi/ ringkasan warta dan informasi Peraturan Perundang-undangan Pusat dan Daerah;
  5. Melaksanakan kegiatan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya;
  6. Melaksanakan kegiatan, pembinaan dan bimbingan teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) hukum;
  7. Melaksanakan kegiatan pengadaan dan pengelolaan kepustakaan hukum;
  8. Melaksanakan kegiatan penyusunan katalog perpustakaan hukum;
  9. Melaksanakan kegiatan penyusunan himpunan Peraturan Perundang-undangan (kodifikasi);
  10. Menyiapkan bahan laporan Bagian Dokumentsi dan Publikasi Hukum yang terkait dengan tugas Subbagian Dokumentasi Hukum; dan
  11. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Dokumentasi Hukum.
  12. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang dokumentasi dan informasi hukum;
  13. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang dokumentasi dan informasi hukum;
  14. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang dokumentasi dan informasi hukum;
  15. Menyusun rencana/program kerja di bidang dokumentasi dan informasi hukum;
  16. Menyiapkan bahan   koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang dokumentasi dan informasi hukum;
  17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas